Sepertinya Rakyat Sudah Tak Lagi Dibela...

Isi Putusan MK Soal Hutan Adat
Lapan6.com, Jakarta; Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan para pemohon mengenai judicial review terkait hutan adat yang tertuang dalam Undang-Undang (UU) Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999.

Berikut isi putusan MK:
1.1 Kata negara dalam pasal 1 angka 6 UU nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan bertentangan dengan UUD 1945.
1.2 Kata negara dalam pasal 1 angka 6 UU nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan, tidak mempunyai kekutaan hukum mengikat, sehingga pasal 1 angka 6 UU nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan dimaksud menjadi hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.
1.3 Pasal 4 ayat 3 UU nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai penguasaan hutan oleh negara tetap mem perhatikan hak masyaraka hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang diatur dalam UU.
1.4 Pasal 4 ayat 3 UU Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai pengusaan hutan oleh negar tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam UU.
1.5 Pasal 5 ayat 1 UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan bertentangan dengan UUD sepanjang tidak dimaknai hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a, tidak termasuk hutan adat.
1.6 Pasal 5 ayat 1 UU Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai hutan negara sebagaimana di maksud pada ayat 1 huruf a, tidak termasuk hutan adat
1.7 Penjelasan pasal 5 ayat 1 UU nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan ber tentangan dengan UUD 1945.
1.8 Penjelasan pasal 5 ayat 1 UU nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
1.9 Pasal 5 ayat 2 UU nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan
bertentangan dengan UUD 1945.
1.10 Pasal 5 ayat 2 UU nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
1.11 Frasa dan ayat 2 dalam pasal 5 ayat 3 UU nomor 41 tahun 1999 tentang ke hutanan bertentangan dengan UUD 1945.
1.12 Frasa dan ayat 2 dalam pasal 5 ayat 3 UU nomor 41 tahun 1999 tentang ke hutanan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga pasal 5 ayat 3 UU nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan dimaksud menjadi "pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud ayat 1 dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya.

Hutan Tak Lagi Milik Negara
Terkait gugatan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) terhadap Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999,  Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan secara final.

"Ini putusan yang sangat penting, sebagaian besar wilayah sekarang itu bentuknya merupakan hutan adat," ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Abdon Nababan di gedung MK, Kamis (16/2/2013).          

Dengan berlakunya putuan MK tersebut tentang hutan, maka hutan yang menjadi tanah ulayat atau tanah hutan yang sudah menjadi milik orang, tetapi belum diusahakan, akan dikelola sendiri oleh masyarakat setempat. Dalam tanah ulayat, juga terdapat hak ulayat, yaitu hak yang dimiliki suatu masyarakat hukum adat untuk menguasai tanah beserta isinya di lingkungan wilayahnya.

Abdon mengatakan, selama ini pemerintah dengan seenaknya memberikan izin bagi para pengusaha dalam mengelola hutan, dan memanfaatkannya demi kepentingan bisnis, termasuk pemberian izin bagi hutan adat atau tanah ulayat."Tapi pemerintah berikan izin guna kelola hutan adat. Dengan putusan ini maka kedepan status hutan adat bukan lagi milik negara," katanya.          

Sebelumnya, pada Maret 2012 AMAN mengajukan judicial reriew terhadap Undang-Undang 41 tentang kehutanan. Sekjen AMAN mengatakan, sejak berlakunya UU tersebut, telah dijadikan sebagai alat oleh negara untuk mengambil hak masyarakat untuk mengelola hutannya sendiri.

"Negara justru memberikan hutan adat ke pemilik modal, tanpa memperhatikan kearifan lokal, ini menyebabkan konflik antara masyarakat adat dengan pengusaha yang mengekploitasi hutan mereka," tandasnya.

Pemerintah Harus Minta Maaf Sama Rakyat!
Atas putusan MK tersebut diatas, pemerintah meminta maaf kepada masyarakat adat terkait penggunaan Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 dalam setiap bentrok atau kekerasan antara masyarakat dengan pengusaha.              

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Abdon Nababan mengatakan, banyak masyarakat adat yang dipenjara karena penggunaan UU tersebut, seperti masyarakat yang dianggap melakukan pembalakan liar sehing ga ditangkap. "Jadi selama ini kalau bentrok (masyarakat adat dan pengusaha), karena UU ini banyak masyarakat yang dipenjara, pemerintah harus minta maaf," tegasnya di Gedung Mahkamah Konstitusi, Kamis (16/5/2013).

Abdon mengatakan jumlah hutan adat berdasarkan data yang dimilikinya mencapai 40 juta hektar. Dengan luas yang begitu besar, Abdon menambahkan hutan tersebut dapat menimbulkan konflik antara masyarakat dengan pengusaha seperti yang terjadi selama ini.

"Ada 40 juta hektar hutan adat, ini bisa menimbukan konflik besar, sebaiknya kita kerja sama untuk memetakan," ujarnya. "Penguasanan, pengelolaan akan ada di masyarakat Ini proses rekonsiliasi sesungguhnya," tambahnya. Mift/BBS



Komentar Untuk Berita Ini (1)

  • nandang sunardi Rabu, 22 Mei 2013

    kalau mengenai tanah aset desa yang sudah di huni bertahun-tahun oleh masyarakat ,, gimana pak di bebas kan nggak....????

Posting komentar

Nama
Lokasi
Email
URL
Komentar
  captcha contact us
Silakan masukkan kode diatas